ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR
PAGUYUBAN NUSA TADON ADONARA


P E M B U K A A N







B A B 1
NAMA, PENDIRIAN, DAN KEDUDDUKAN

NAMA
Pasal 1
1)Paguyuban ini diberi nama PAGUYUBAN NUSA TADON ADONARA ( PANUSA ) .
2)PANUSA merupakan perubahan dari nama PPMPA.


PENDIRIAN
Pasal 2
PANUSA didirikan pada tanggal , 1 Januari 1992 ( setelah mengalami perubahan nama dari PPMPA ) .


KEDUDUKAN
Pasal 1
PANUSA berkedudukan di Malang .


B A B II
AZAS, SIFAT , TUJUAN, DAN KEGIATAN

AZAS
Pasal 4
PANUSA berazaskan pancasila dan UUD 1945




SIFAT
Pasal 5
PANUSA besifat Kekeluargaan dan Kebersamaan , serta tidak bernaung dibawah kekuatan sosial politik atau kekuatan organisasi manapun .


TUJUAN
Pasal 6
1)Untuk menumbuhkan kepekaan sosial terhadap sesama anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya .
2)Untuk meningkatkan rasa solidaritas terhadap sesama anggota serta turut menyelesaikan dan memperjuangkan kepentingan sesama anggota .


KEGIATAN
Pasal 7
1)Mengkoordinasikan seluruh Keluarga Besar Adonara untuk besama – sama bergabung dalam suatu wadah PANUSA .
2)Mengenal dan mencari dana untuk keperluan anggota yan mengalami musibah .
3)Mengusahakan pengembangan atau penyaluran potensi , minat dan bakat serta ketrampilan anggota .
4)Merencanakan , mengatur dan melaksanakan kegiatan – kegiatan di bidang Sosial, Pendidikan , Kebudayaan , Keagamaan , Rekreasi dan Olahraga .
5)Membina hubungan yang harmonis antar anggota .


B A B III
KEANGGOTAAN, JENIS ANGGOTA, SIFAT KEANGGOTAAN

KEANGGOTAAN
Pasal 8
Anggota PANUSA adalah semua unsur Keluarga Besar Adonara dan simpatisan yang ada di Malang .


JENIS ANGGOTA
Pasal 9
Jenis anggota PANUSA adalah anggota tetap , Tidak Tetap dan Anggota Kehormatan .


SIFAT KEANGGOTAAN
Pasal 10
Anggota Tetap bersifat automatis sedangkan Anggota Tidak Tetap dan Anggota Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA


HAK
Pasal 11
1)Mengikuti kegiatan organisasi dan menggunakan fasilitas organisasi .
2)Berhak Dipilih dan Memilih .


KEWAJIBAN
Pasal I2
Semua anggota berkewajiban mentaati AD/ART


B A B V
RAPAT DAN MUSYAWARAH

Pasal 13
Rapat terdiri dari :
a.Rapat Umum Anggota
b.Rapat Kerja


Pasal 14
1)Rapat Umum Anggota diadakan paling kurang sekali dalam kurun waktu satu tahun.
2)Rapat Umum Anggota adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 +1 dari Anggota Tetap.
3)Tiap keputusan pada Rapat Umum Anggota diambil atas dasar musyawarah dan mufakat; apabila tidak diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dapat diambil dengan voting.

Pasal 15
Rapat Umum adalah pemegang kekuasaan tertinggi.
1)Rapat Umum dihadiri oleh seluruh Pengurus, Koordinator Rayon, Penasehat dan seluruh Anggota PANUSA.
2)Rapat Umum bertugas :
a.Menilai Pertanggungjawaban Pengurus.
b.Menentukan Garis-garis Kebijakan untuk kurun waktu dua tahun berikutnya.
c.Memilih Pengurus yang baru untuk masa bakti dua periode berikutnya.


Pasal 16
1)Rapat Kerja diadakan dua bulan sekali apabila dipandang perlu.
2)Peserta Rapat Kerja terdiri dari Pengurus dan Anggota Tetap.
3)Rapat Kerja bertugas :
a.Menyusun Rancangan Program Kerja yang akan datang.
b.Mengevaluasi Program Kerja Bulanan dan Anggotanya.
c.Membahas hal-hal yang penting.


BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 17
Kepengurusan PANUSA terdiri dari :
a.Pengurus Inti.
b.Seksi.
c.Koordinator Rayon.
d.Penasehat.


Pasal 18
1)Pengurus Inti terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dua orang Sekretaris dan dua orang Bendahara.
2)Seksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan diputuskan dalam Rapat Umum Anggota.
3)Koordinator Rayon terdiri dari seorang Ketua Rayon.


Pasal 19
1)Pengurus Inti berkewajiban :
a.Melaksanakan ketentuan AD dan ART serta peraturan lainnya.
b.Melaksanakan keputusan Rapat Umum Anggota dan Rapat Kerja.
c.Memimpin Pelaksanaan tugas PANUSA.
2)Seksi berkewajiban melaksanakan AD dan ART, keputusan Rapat dan menjalankan bidang yang dipimpinnya.
3)Koordinator Rayon bertugas melaksanakan kewajiban AD dan ART, Keputusan Rapat dan mengkoordinasi Anggota di setiap Rayon.

Pasal 20
1)Pengurus Inti bertanggung jawab kepada Rapat Umum.
2)Seksi dan Koordinator Rayon bertanggung jawab kepada Pengurus Inti.


Pasal 21
Pengurus berkedudukan di Kota Madya Malang.

Pasal 22
Masa Bakti Pengurus dua tahun.


BAB VII
PENASEHAT


Pasal 23
1)Penasehat Organisasi ditentukan dan diangkat oleh Rapat Umum Anggota.
2)Penasehat paling banyak tiga orang.


BAB VIII
PERBENDAHARAAN


Pasal 24
1)Yang dimaksud dengan Perbendaharaan PANUSA adalah seluruh harta kekayaan yang berupa barang-barang bergerak dan surat-surat berharga.
2)Pengurus memberikan Pertanggungjawaban kepada Rapat mengenai Perbendaharaan yang diperoleh, Pengelolaan dan Penggunaannya.


BAB IX
ATRIBUT

Pasal 25
PANUSA mempunyai atribut berupa Lambang yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB X
PENERTIBAN


Pasal 26
1)Dalam rangka menjaga kewibawaan dan tata tertib serta kedisiplinan Paguyuban, perlu adanya usaha-usaha Penertiban Organisasi.
2)Apabila pengurus melanggar AD dan ART serta Peraturan lainnya dan tidak menjalankan keputusan rapat maka :
a.Setiap Anggota memajukan keberatan pada saat Rapat Kerja ataupun Rapat Umum Anggota.
b.Jika salah seorang Pengurus tidak dapat menjalankan tugas maka dapat diberikan teguran secara lisan atau tertulis melalui Rapat Kerja anggota.
3)Pengurus yang mendapat teguran diberi hak untuk membela diri pada rapat yang bersangkutan.


BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR


Pasal 27
1)Anggaran Dasar dapat dirubah oleh Rapat Umum Anggota dalam sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 dari Anggota yang hadir.
2)Keputusan Perubahan Anggaran Dasar adalah sah apabila disetujui secara mufakat atau sekurang-kurangnya ½ + 1 dari jumlah suara yang sah sesuai dengan korum seperti termaksud pada ayat (1) di atas.
3)Usulan Perubahan Anggaran Dasar disampaikan secara lisan ataupun tertulis pada saat Rapat Umum Anggota.



BAB XII
PENUTUP

Pasal 28
1)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2)Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
3)Keputusan PANUSA tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
4)Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak disahkan dan ditetapkan.



DISAHKAN DAN DITETAPKAN DI MALANG PADA TANGGAL 19 MEI 1996


                                                              PENGURUS

KETUA                                               SEKRETARIS

ttd                                                         ttd

ANTONIUS LAMAPAHA             DOMINGGO INGULIMAN


                              PENASEHAT

                               ttd

                              MARTINUS BAYO